Garis Kemiskinan BPS vs Bank Dunia: Kok Bisa Beda? Ini Lho Cara Hitungnya!

Table of Contents

Belakangan ini, topik soal garis kemiskinan lagi hangat banget dibicarain. Gara-garanya apa lagi kalau bukan laporan terbaru dari Bank Dunia yang bikin kaget banyak orang. Dalam laporan mereka yang judulnya Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia ngasih angka persentase penduduk miskin di Indonesia yang lumayan tinggi.

Menurut Bank Dunia, kalau kita pakai standar ambang batas kemiskinan buat negara berpendapatan menengah-atas, persentase penduduk miskin di Indonesia bisa mencapai 60,3% di tahun 2024. Angka ini jelas beda jauh sama data resmi yang biasanya dirilis sama Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Nah, kok bisa beda jauh gini sih angkanya? Yuk, kita bedah pelan-pelan cara hitungnya!

Apa Sih Garis Kemiskinan Itu Sebenarnya?¶

Sebelum ngomongin bedanya BPS dan Bank Dunia, penting nih buat tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu ibarat benchmark atau patokan tingkat pengeluaran per kapita per bulan yang dibutuhkan seseorang buat memenuhi kebutuhan dasar, baik itu makanan maupun non-makanan. Kalau pengeluaran seseorang di bawah garis ini, maka dia dianggap miskin.

Intinya, garis kemiskinan itu jadi ukuran buat nentuin seberapa banyak orang yang hidup di bawah standar minimum yang udah ditetapin. Standar minimum ini mencakup kebutuhan paling dasar supaya seseorang bisa bertahan hidup dan menjalani kehidupan yang layak secara minimal. Negara-negara atau lembaga internasional punya cara dan standar sendiri buat nentuin angka ini.

Gimana BPS Menghitung Garis Kemiskinan?¶

BPS punya metode sendiri yang udah disepakati secara nasional buat menghitung garis kemiskinan. Metodenya namanya Pendekatan Kebutuhan Dasar (Basic Needs Approach). Jadi, BPS nentuin garis kemiskinan itu dari penjumlahan dua komponen utama: Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) itu dihitung berdasarkan nilai pengeluaran minimum buat memenuhi kebutuhan energi sebesar 2.100 kilokalori per orang per hari. BPS punya daftar paket komoditas makanan yang terdiri dari 52 jenis komoditas, mulai dari beras, lauk pauk, sayuran, sampe buah-buahan. Nilai pengeluaran buat paket ini dihitung berdasarkan harga eceran di berbagai wilayah.

Selain makanan, ada juga Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Ini dihitung dari nilai pengeluaran minimum buat kebutuhan dasar non-makanan, seperti perumahan, sandang (pakaian), pendidikan, dan kesehatan. BPS juga punya daftar paket komoditas non-makanan yang terdiri dari 51 jenis komoditas atau item kebutuhan non-makanan. Sama kayak makanan, nilainya dihitung berdasarkan harga di pasaran.

Nah, Garis Kemiskinan total per kapita per bulan itu adalah hasil penjumlahan dari GKM dan GKNM. Angka ini beda-beda tiap daerah karena harga barang dan kebutuhan dasar juga beda-beda antarwilayah di Indonesia. Seseorang dianggap miskin kalau rata-rata pengeluaran per kapitanya per bulan ada di bawah angka Garis Kemiskinan yang ditetapin BPS untuk wilayahnya.

Pengumpulan data buat menghitung ini biasanya diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang rutin dilakuin BPS. Susenas ini ngumpulin data pengeluaran rumah tangga secara rinci. Data inilah yang jadi bahan utama BPS buat ngitung Garis Kemiskinan dan persentase penduduk miskin di Indonesia.

Kalau Bank Dunia Pakai Standar Apa?¶

Beda sama BPS yang pakai standar lokal berdasarkan harga dan kebutuhan di Indonesia, Bank Dunia itu pakai standar internasional. Tujuannya biar gampang ngebandingin tingkat kemiskinan antarnegara di seluruh dunia. Bank Dunia punya beberapa standar garis kemiskinan internasional yang disesuaiin sama tingkat pendapatan negara.

Ada tiga standar utama yang sering dipakai Bank Dunia:
1. US$1.90 per hari: Ini standar buat negara-negara berpendapatan rendah (Low Income Countries). Angka ini merepresentasikan rata-rata garis kemiskinan nasional dari 15 negara termiskin di dunia.
2. US$3.20 per hari: Ini standar buat negara-negara berpendapatan menengah ke bawah (Lower Middle Income Countries). Angka ini merepresentasikan rata-rata garis kemiskinan nasional dari 32 negara berpendapatan menengah ke bawah.
3. US$5.50 per hari: Ini standar buat negara-negara berpendapatan menengah ke atas (Upper Middle Income Countries). Angka ini merepresentasikan rata-rata garis kemiskinan nasional dari 32 negara berpendapatan menengah ke atas.

Indonesia saat ini dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah ke atas oleh Bank Dunia. Makanya, dalam laporan yang bikin heboh itu, Bank Dunia pakai standar US$5.50 per orang per hari buat ngitung persentase penduduk miskin di Indonesia. Standar ini dikonversi ke mata uang lokal pakai Purchasing Power Parity (PPP) atau Paritas Daya Beli.

PPP itu semacam nilai tukar buatan yang nunjukin berapa banyak mata uang suatu negara dibutuhkan buat membeli keranjang barang dan jasa yang sama dengan yang bisa dibeli pakai satu unit mata uang negara lain (dalam hal ini Dolar AS) di negara asalnya. Jadi, US$5.50 per hari itu disesuaikan sama daya beli di Indonesia, bukan cuma dikonversi pakai kurs biasa. Standar ini jauh lebih tinggi dibanding Garis Kemiskinan BPS kalau dikonversi ke Dolar AS.

Kenapa Angkanya Bisa Beda Jauh Banget?¶

Nah, ini dia intinya. Kenapa angka kemiskinan versi BPS sama versi Bank Dunia (pakai standar US$5.50) bisa beda jauh? Alasannya macem-macem, tapi yang paling utama adalah threshold atau ambang batas kemiskinan yang dipakai itu beda banget.

BPS menghitung garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan dasar minimal banget yang disesuaikan sama kondisi dan harga lokal. Tujuannya buat ngelihat berapa banyak orang yang bahkan gak sanggup memenuhi kebutuhan paling dasar sekalipun. Jadi, Garis Kemiskinan BPS itu merepresentasikan kondisi kemiskinan ekstrem atau absolute poverty dalam konteks lokal.

Sementara itu, standar US$5.50 per hari yang dipakai Bank Dunia itu merepresentasikan standar kebutuhan dasar yang lebih tinggi, sesuai dengan rata-rata standar kemiskinan di negara-negara berpendapatan menengah ke atas. Standar ini lebih ngelihat relative poverty atau setidaknya kondisi hidup yang lebih layak daripada sekadar bertahan hidup.

Bayangin aja, US$5.50 per hari itu sekitar US$165 per bulan (5.50 x 30 hari). Kalau dikonversi ke Rupiah pakai kurs dan PPP (yang biasanya beda sama kurs biasa dan cenderung lebih tinggi nilainya dalam Rupiah per Dolar), angkanya bisa jauh di atas Garis Kemiskinan BPS yang biasanya di kisaran Rp500 ribuan per kapita per bulan.

Selain beda ambang batas, metode pengumpulan data dan komoditas yang jadi dasar perhitungan juga bisa beda detailnya. BPS pakai data Susenas yang emang didesain buat mengukur kemiskinan di Indonesia. Bank Dunia mungkin pakai data yang sama tapi diolah dengan standar dan komparasi internasional. Perbedaan-perbedaan kecil dalam metode ini juga bisa nyumbang perbedaan angka akhir.

Intinya, perbedaan angka itu bukan berarti salah satu bener dan yang lain salah. Keduanya mengukur hal yang mirip (kemiskinan) tapi pakai kacamata dan standar yang berbeda. BPS ngasih gambaran kemiskinan ekstrem di konteks lokal, sedangkan Bank Dunia ngasih gambaran seberapa banyak penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah standar kemiskinan relatif buat negara sekelas Indonesia di mata dunia.

Dampak Perbedaan Angka Kemiskinan Ini¶

Adanya dua versi angka kemiskinan yang beda jauh ini tentu punya implikasi. Buat pemerintah, angka BPS biasanya jadi acuan utama buat nentuin program pengentasan kemiskinan, target penurunan angka miskin, dan alokasi anggaran buat bansos (bantuan sosial). Angka BPS penting buat ngelihat progres mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Sementara itu, angka Bank Dunia (khususnya yang pakai standar lebih tinggi) bisa jadi pengingat atau alarm bahwa meskipun kemiskinan ekstrem udah turun drastis (versi BPS), masih banyak banget penduduk Indonesia yang rentan jatuh miskin atau hidup pas-pasan kalau pakai standar yang lebih tinggi. Angka 60,3% itu nunjukin bahwa mayoritas penduduk Indonesia belum bisa dibilang mapan kalau diukur pakai standar negara berpendapatan menengah ke atas.

Ini artinya, tantangan pengentasan kemiskinan bukan cuma soal mengangkat orang dari Garis Kemiskinan BPS, tapi juga gimana memperkuat masyarakat rentan miskin dan kelas menengah bawah biar gak gampang jatuh lagi dan bisa mencapai standar hidup yang lebih baik. Jadi, kedua angka ini sebenarnya saling melengkapi dan memberikan perspektif yang berbeda tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Aspek Perhitungan	BPS	Bank Dunia (Standar US$5.50)
Ambang Batas	Kebutuhan dasar minimal lokal (GKM+GKNM)	US$5.50/hari (disesuaikan PPP)
Basis Pengukuran	Pengeluaran per kapita bulanan	Pengeluaran per kapita harian (disesuaikan PPP)
Tujuan	Mengukur kemiskinan absolut lokal	Mengukur kemiskinan relatif global
Target Pengukuran	Kemiskinan ekstrem	Kondisi hidup setara negara UMI
Data Sumber Utama	Susenas (Survei Nasional BPS)	Data survei nasional (Susenas), diolah ulang

Tabel di atas sedikit ngasih gambaran perbedaan mendasar cara BPS dan Bank Dunia melihat garis kemiskinan. Jadi, kalau dengar ada angka kemiskinan yang beda, jangan langsung bingung atau curiga. Coba cek dulu, standar mana yang dipakai buat ngitungnya.

Apa Yang Bisa Kita Pelajari?¶

Dari perbedaan ini, kita jadi paham bahwa mengukur kemiskinan itu gak sesederhana ngitung berapa duit yang dipunya seseorang. Ada banyak faktor yang dipertimbangkan, mulai dari kebutuhan dasar, harga barang, sampe standar hidup yang dianggap layak. Standar ini pun bisa beda tergantung konteksnya (lokal atau internasional) dan tujuan pengukurannya (kemiskinan ekstrem atau kerentanan/relatif).

Angka 60,3% versi Bank Dunia memang bikin kita mikir, PR pengentasan kemiskinan di Indonesia ternyata masih panjang lho kalau pakai standar negara sekelas kita. Ini tantangan buat terus ningkatin kualitas hidup masyarakat, bukan cuma sekadar mengangkat mereka di atas Garis Kemiskinan BPS, tapi juga memastikan mereka punya akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan jaring pengaman sosial yang kuat.

Jadi, daripada bingung atau bahkan saling menyalahkan soal angka yang beda, mending kita pakai kedua informasi ini buat punya gambaran yang lebih utuh tentang kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Angka BPS nunjukin perjuangan mengatasi kemiskinan yang paling parah, sementara angka Bank Dunia ngasih perspektif tentang seberapa jauh kita harus melangkah buat mencapai kesejahteraan yang lebih merata sesuai standar global.

Ada banyak diskusi menarik nih soal data kemiskinan dan gimana interpretasinya. Kalau kamu mau tahu lebih banyak, coba deh cari video-video penjelasan dari BPS atau para ekonom yang membahas topik ini. Biasanya mereka ngejelasinnya lebih rinci dan gampang dipahami.

Gimana nih menurut kamu soal perbedaan angka kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia ini? Mana yang lebih relevan buat kamu? Yuk, sharing pendapatmu di kolom komentar di bawah!