Lolos RBB 2025: Bocoran Kisi-kisi TWK + 50 Contoh Soal & Pembahasan!

Updated: 02 Mei, 2025 • 0 • min read

Table of Contents

Kisi-kisi Soal TWK RBB 2025

Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK ini jadi bagian krusial banget di seleksi awal Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025. Buat kamu yang ikut jalur reguler, jadwal tesnya diperkirakan antara 19 sampai 28 April 2025 nanti. Pastinya, buat bisa ngelewatin TWK ini, kamu butuh persiapan yang serius, mulai dari ngulik kisi-kisinya sampai ngegas latihan soal. Persiapan yang matang ini penting banget biar peluang kamu lolos RBB 2025 makin gede! Nah, biar makin mantap, detikers bisa banget nyimak kisi-kisi lengkap dan contoh soal TWK RBB 2025 di sini, udah include jawaban dan pembahasannya lho. Langsung aja scroll ke bawah ya!

Kisi-kisi Soal TWK RBB 2025¶

TWK ini didesain buat ngukur sejauh mana kamu paham nilai-nilai dasar kebangsaan dan komitmenmu sama kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada enam topik utama seputar wawasan kebangsaan yang bakal jadi materi tesnya.

Berdasarkan informasi dari laman resmi RBB 2025, topik TWK mencakup nilai-nilai kebangsaan, ideologi Pancasila, konstitusi, sejarah perjuangan bangsa, dan Bhineka Tunggal Ika. Berikut rinciannya:

1. Nilai-nilai Kebangsaan¶

Di sini, kamu bakal diuji soal pemahamanmu terhadap nilai-nilai fundamental dalam berbangsa. Misalnya, gimana semangat persatuan, gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan rasa cinta Tanah Air dipahami dan diterapkan.

2. Ideologi Pancasila¶

Materi ini mengetes pengetahuanmu tentang Pancasila, mulai dari posisinya sebagai dasar negara, pandangan hidup, sampai ideologi nasional. Kamu juga perlu paham makna tiap butir sila dan cara penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.

3. Konstitusi¶

Fokus topik ini ada di pengetahuanmu soal Undang-Undang Dasar 1945, perubahan atau amandemennya, serta struktur dan fungsi berbagai lembaga negara di Indonesia.

4. Sejarah Perjuangan Bangsa¶

Di sini, kamu bakal ditanya soal peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, tokoh-tokoh pahlawan nasional, dan proses panjang menuju kemerdekaan. Pahami kronologi dan makna di baliknya ya.

5. Bhineka Tunggal Ika¶

Topik terakhir ini mengukur pemahamanmu tentang kekayaan dan keberagaman Indonesia, mulai dari suku, budaya, agama, sampai bahasa. Penting juga buat tahu gimana caranya menjaga persatuan di tengah perbedaan yang ada.

Contoh Soal TWK RBB 2025¶

Oke, sekarang saatnya ngelatih kemampuanmu dengan contoh soal TWK RBB 2025. Soal-soal ini udah dilengkapi sama jawaban dan pembahasannya biar kamu makin paham. Ini dia contohnya yang dirangkum dari berbagai sumber:

Pada konferensi pertama Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang diselenggarakan pada 4 Juli 1939, dicanangkan…
A. Indonesia bersatu
B. Indonesia merdeka
C. Indonesia raya
D. Indonesia berparlemen
E. Indonesia berbendera merah putih

Jawaban : D

Pembahasan: Gabungan Politik Indonesia (GAPI) adalah aliansi partai-partai politik yang didirikan pada tahun 1939 untuk memperjuangkan hak politik rakyat Indonesia di bawah kekuasaan Belanda. Dalam konferensi pertama pada 4 Juli 1939, GAPI menuntut sistem pemerintahan yang lebih demokratis dengan mewujudkan “Indonesia Berparlemen,” di mana rakyat dapat berpartisipasi dalam pemerintahan melalui parlemen. Meskipun tuntutan ini ditolak oleh pihak kolonial, gagasan ini tetap menjadi bagian penting dari perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.
Penyebab munculnya gerakan Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII) di Jawa Barat yang dipimpin Kartosuwiryo adalah…
A. Ketidakpuasan terhadap pemerintah Republik Indonesia
B. Keinginan Kartosuwiryo mendirikan negara berdasarkan hukum Islam
C. Ketidakpuasan terhadap hijrahnya pasukan TNI ke Jawa Tengah
D. Ketidakpuasan terhadap hasil perjanjian Renville
E. Keinginan memperbaiki taraf kehidupan masyarakat Jawa Barat

Jawaban : B

Pembahasan: Gerakan DI/TII yang dipimpin Kartosuwiryo di Jawa Barat muncul karena keinginan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang berlandaskan hukum Islam. Kartosuwiryo menolak sistem pemerintahan sekuler Republik Indonesia dan memproklamasikan berdirinya NII pada 7 Agustus 1949. Gerakan ini berkembang menjadi konflik panjang dengan pemerintah RI hingga akhirnya dapat ditekan pada tahun 1962.
Untuk mengatasi kekalutan konstitusional pada tahun 1957, Presiden Soekarno menginginkan terbentuknya “Kabinet Kaki Empat,” yang terdiri atas wakil-wakil partai besar berikut, kecuali…
A. NU
B. Masyumi
C. PARTINDO
D. PKI
E. PN

Jawaban : C

Pembahasan: Pada tahun 1957, Presiden Soekarno menginginkan terbentuknya “Kabinet Kaki Empat,” yaitu pemerintahan yang diisi oleh wakil-wakil partai besar seperti NU, Masyumi, PKI, dan PN. PARTINDO tidak termasuk dalam kelompok ini karena pengaruh partai ini lebih kecil dibandingkan dengan partai-partai besar lainnya.
Pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk dengan tugas utama untuk…
A. Mengusir orang Belanda
B. Memperjuangkan kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya
C. Mencaplok perusahaan-perusahaan Belanda
D. Mempersiapkan pemerintahan yang demokratis
E. Membentuk laskar rakyat

Jawaban : D

Pembahasan: PPKI dibentuk pada 17 Agustus 1945 untuk mempersiapkan berbagai aspek pasca-kemerdekaan Indonesia, termasuk penyusunan konstitusi dan pembentukan pemerintahan yang demokratis. PPKI melanjutkan tugas BPUPKI setelah Indonesia merdeka dan memiliki peran penting dalam penetapan UUD 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden pertama.
Strategi politik nasional Indonesia berlandaskan pada…
A. UUD 1945
B. GBHN
C. Pancasila
D. Keputusan Presiden
E. Pancasila dan UUD 1945

Jawaban : E

Pembahasan: Strategi politik Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan dasar negara dan sumber hukum tertinggi. Pancasila memberikan ideologi yang mengarahkan kebijakan negara, sedangkan UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang membentuk struktur pemerintahan serta prinsip-prinsip penyelenggaraan negara.
Sejak Konferensi Meja Bundar (KMB) hingga 17 Agustus 1950, status kenegaraan Republik Indonesia adalah…
A. Negara jajahan sekutu
B. Koloni Belanda
C. Negara Bagian Republik Indonesia Serikat (RIS)
D. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
E. Bagian dari Hindia Belanda

Jawaban : C

Pembahasan: Sejak KMB pada akhir tahun 1949 hingga 17 Agustus 1950, Indonesia merupakan negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat (RIS), yang merupakan negara federal bentukan hasil KMB. Setelah 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan (NKRI) melalui proses peleburan negara-negara bagian.
Yang tidak termasuk pahlawan reformasi dalam peristiwa Semanggi dan Trisakti adalah …
A. Elang Mulya Lesmana
B. Herry Heryanto
C. Hendra Lesmana
D. Arief Rahman Hakim
E. Hafidh Royan

Jawaban: D

Pembahasan: Arief Rahman Hakim adalah mahasiswa yang meninggal dalam demonstrasi menentang Orde Baru pada tahun 1966, jauh sebelum peristiwa Semanggi (1998) dan Trisakti (1998). Ia dikenal sebagai salah satu pahlawan Ampera. Sedangkan Elang Mulya Lesmana, Herry Heryanto, Hendra Lesmana, dan Hafidh Royan adalah mahasiswa yang gugur dalam Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, yang menjadi pemicu gerakan reformasi.
Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) berlangsung tahun …
A. 1830-1870
B. 1865-1867
C. 1848-1857
D. 1867-1875
E. 1888-1892

Jawaban: A

Pembahasan: Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) diterapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 di Hindia Belanda dan secara resmi berlangsung hingga 1870, meskipun praktiknya baru benar-benar dihapus secara bertahap setelah itu. Sistem ini mewajibkan petani pribumi menyerahkan sebagian lahannya untuk ditanami tanaman ekspor yang laku di pasar Eropa demi keuntungan Belanda.
Tujuan Jepang menguasai Indonesia dalam Perang Pasifik adalah …
A. Membebaskan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda
B. Mencari bantuan ekonomi dari rakyat Indonesia
C. Membebaskan Indonesia dan bangsa-bangsa di Asia dari dominasi barat
D. Mendapatkan dukungan Indonesia untuk memenangkan Perang Pasifik
E. Memberikan latihan militer rakyat Indonesia untuk melawan Belanda

Jawaban: D

Pembahasan: Jepang menguasai Indonesia dalam Perang Pasifik bukan karena alasan kemerdekaan atau bantuan ekonomi, melainkan untuk menguasai sumber daya alam strategis, terutama minyak bumi, guna mendukung kebutuhan militernya dalam menghadapi Sekutu. Mereka juga ingin menguasai wilayah Hindia Belanda yang kaya dan strategis dalam upaya ekspansi di Asia Tenggara. Opsi D (“Mendapatkan dukungan Indonesia untuk memenangkan Perang Pasifik”) paling mendekati tujuan Jepang karena mereka memang berusaha memobilisasi sumber daya dan tenaga kerja Indonesia untuk perang mereka, meskipun ini bukan tujuan utama penguasaan, melainkan konsekuensi dari penguasaan sumber daya. Tujuan utama adalah menguasai sumber daya untuk perang itu sendiri. Namun, di antara pilihan yang ada, D adalah yang paling relevan dengan konteks Perang Pasifik.
Syarikat Islam lebih berhasil dalam menghimpun anggota jika dibandingkan dengan Budi Utomo, karena Syarikat Islam …
A. Lahir lebih dahulu daripada Budi Utomo
B. Dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam
C. Bergerak dalam bidang ekonomi
D. Mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak kurang mampu
E. Lebih terbuka dalam menerima anggotanya, tidak terbatas bagi orang Jawa serta bersifat kerakyatan

Jawaban: E

Pembahasan: Syarikat Islam (SI) didirikan pada tahun 1911 (sebagai Sarekat Dagang Islam, kemudian menjadi Syarikat Islam pada 1912), setelah Budi Utomo (1908). SI berhasil menghimpun anggota lebih banyak karena sifatnya yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tidak hanya terbatas pada priyayi Jawa seperti Budi Utomo pada awalnya. SI juga menggabungkan perjuangan ekonomi, sosial, dan agama yang menarik banyak rakyat.
Pada tahun 1947, Indonesia mendapat bantuan dari negara-negara lain setelah terjadi agresi militer Belanda, yang dikenal dengan nama …
A. Traktat Linggarjati
B. Konferensi Meja Bundar
C. Perjanjian Renville
D. Perjanjian Roem-Royen
E. Program Marshall

Jawaban: C

Pembahasan: Agresi Militer Belanda I terjadi pada tahun 1947. Setelah agresi tersebut, Dewan Keamanan PBB turun tangan dan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda. Mediasi KTN ini menghasilkan Perjanjian Renville pada awal tahun 1948, yang melibatkan peran serta negara-negara lain dalam proses perundingan dan pengawasan gencatan senjata. Perjanjian Renville ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville.
Ketika Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, hal ini menyatakan bahwa Indonesia kembali kepada …
A. Negara Kesatuan Republik Indonesia
B. Negara Serikat Republik Indonesia
C. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945
D. Pembubaran Konstituante
E. Pembentukan kabinet baru

Jawaban: C

Pembahasan: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan keputusan politik yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Salah satu isi pokok dari dekrit tersebut adalah pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Selain itu, dekrit ini juga membubarkan Konstituante dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
Peristiwa penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 dikenal dengan nama …
A. Proklamasi Kemerdekaan
B. Perjanjian Linggarjati
C. Konferensi Meja Bundar
D. Perjanjian Renville
E. Proses Hukum Internasional

Jawaban: C

Pembahasan: Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda akan mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). Penyerahan kedaulatan secara resmi dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam dan Jakarta, menandai akhir pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia setelah perjuangan panjang.
Tujuan petisi Sutardjo yang diajukan di Volksraad adalah ....
A. Menuntut perlakuan yang sama dengan bangsa-bangsa asal Cina dan Belanda
B. Penyerahan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada bangsa Indonesia
C. Agar pemerintah Belanda tidak melakukan diskriminasi terhadap bangsa Indonesia
D. Menuntut kesempatan pendidikan tinggi bagi seluruh bangsa Indonesia
E. Menentang kebijakan politik Gubernur Jenderal de Jonge yang sangat menekan pergerakan bangsa Indonesia

Jawaban: B

Pembahasan: Petisi Sutardjo diajukan pada tahun 1936 oleh Sutardjo Kartohadikusumo, anggota Volksraad. Petisi ini berisi permohonan agar diselenggarakan konferensi antara perwakilan Indonesia dan Belanda dengan tujuan pemberian otonomi atau pemerintahan sendiri bagi Indonesia dalam waktu sepuluh tahun. Intinya adalah menuntut langkah menuju penyerahan kekuasaan secara bertahap.
Pada masa kolonial Belanda, sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan elite pribumi dengan kurikulum setara gymnasium di Belanda adalah ....
A. Middelbare Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA)
B. Algemeene Middelbare School (AMS)
C. Hollandsch Inlandsche School (HIS)
D. Hogere Burgerschool (HBS)
E. Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)

Jawaban: D

Pembahasan: Hogere Burgerschool (HBS) adalah sekolah menengah tingkat atas pada masa kolonial Belanda yang didirikan untuk anak-anak keturunan Eropa, Indo, dan sebagian kecil dari golongan pribumi terkemuka. Kurikulum HBS sangat lengkap dan mempersiapkan lulusannya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di Eropa atau Hindia Belanda, sehingga setara dengan gymnasium di Belanda. MOSVIA adalah sekolah calon pegawai pamong praja pribumi, AMS setara SMA, HIS setara SD untuk pribumi, dan MULO setara SMP.
Organisasi pergerakan nasional Indonesia yang didirikan sebelum pemberontakan Volksraad adalah ....
A. PNI
B. Indische Partij
C. Taman Siswa
D. Perhimpunan Indonesia
E. Partindo

Jawaban: B

Pembahasan: Pemberontakan di kapal perang “De Zeven Provinciën” yang sering dihubungkan dengan ketidakpuasan terhadap Volksraad terjadi pada tahun 1933. Sementara itu, Indische Partij (IP) didirikan jauh sebelumnya, yaitu pada 25 Desember 1912. Organisasi lain seperti PNI (1927), Taman Siswa (1922), Perhimpunan Indonesia (awalnya Indische Vereeniging, berdiri 1908, berubah nama 1925), dan Partindo (1931) didirikan setelah Indische Partij dan/atau mendekati atau setelah Volksraad mulai beroperasi (1918). Jadi, Indische Partij adalah yang tertua di antara pilihan yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan.
Pengiriman pasukan perdamaian Garuda pertama kali ke ....
A. Vietnam
B. Indocina
C. Irak
D. Iran
E. Mesir

Jawaban: E

Pembahasan: Indonesia pertama kali mengirimkan pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal sebagai Kontingen Garuda (Konga) ke Mesir pada tahun 1957. Pengiriman Kontingen Garuda I ini dilakukan sebagai bagian dari United Nations Emergency Force (UNEF) yang ditugaskan di wilayah Terusan Suez pasca krisis Suez tahun 1956. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia sejak awal kemerdekaan.
Gubernur VOC yang mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia adalah ....
A. Daendels
B. Pieter Both
C. Van Den Bosch
D. JP. Coen
E. De Keyzer

Jawaban: D

Pembahasan: Jan Pieterszoon Coen adalah Gubernur Jenderal Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) keempat dan keenam. Pada tahun 1619, ia memimpin serangan VOC ke Jayakarta, menghancurkan kota tersebut, dan di atas reruntuhannya membangun sebuah benteng dan permukiman baru yang diberinya nama Batavia. Batavia kemudian menjadi pusat kekuasaan VOC dan Hindia Belanda selama berabad-abad.
Pemberontakan DI/TII yang terjadi di beberapa daerah yang menuntut didirikannya Negara Islam Indonesia dan sebagai imamnya adalah ....
A. Amir Fatah
B. Kahar Muzakar
C. Daud Beureuh
D. Kartosuwiryo
E. M. Mahfudz Abdurrahman

Jawaban: D

Pembahasan: Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) secara umum dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Ia adalah pemimpin awal gerakan ini di Jawa Barat dan memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949. Tokoh-tokoh lain seperti Daud Beureuh di Aceh, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan Amir Fatah di Jawa Tengah juga memimpin gerakan DI/TII di daerah mereka, tetapi mereka berafiliasi atau terinspirasi oleh gerakan yang dipimpin Kartosuwiryo.
Dalam politik pintu terbuka yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada paruh abad XIX antara lain ....
A. Indonesia mulai dikenal di dunia dengan hasil perkebunan yang berlimpah
B. Rakyat Indonesia mulai mengenal perdagangan internasional
C. Rakyat mulai dibebani pajak oleh pemerintah kolonial
D. Rakyat mulai mengembangkan tanaman industri untuk dijual pada investor asing
E. Indonesia menjadi ajang eksploitasi modal asing

Jawaban: E

Pembahasan: Politik Pintu Terbuka (Liberalisasi Ekonomi) di Hindia Belanda dimulai sekitar tahun 1870. Kebijakan ini menghapus sistem tanam paksa dan membuka peluang bagi para pengusaha swasta (terutama dari Eropa) untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Akibatnya, banyak perusahaan perkebunan dan pertambangan swasta berdiri, yang menyebabkan peningkatan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja pribumi demi keuntungan kapitalis swasta. Jadi, Indonesia menjadi ajang eksploitasi modal asing.
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, memiliki ideologi Pancasila yang disegani dunia. Penetapan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ditandai dengan peristiwa ....
A. Sidang I BPUPKI
B. Sidang II BPUPKI
C. Sidang I PPKI
D. Sidang II PPKI
E. Sidang III PPKI

Jawaban: B

Pembahasan: Penetapan Pancasila sebagai dasar negara secara formal dan menjadi bagian dari pembukaan konstitusi ditandai dalam Sidang Kedua BPUPKI (Panitia Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang berlangsung pada tanggal 10-17 Juli 1945. Dalam sidang ini, rumusan dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta dibahas dan disempurnakan sebelum akhirnya disetujui dan dijadikan bagian dari rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar.
Pemerataan sosial dan penghapusan kemiskinan adalah ciri utama dari paham ....
A. Liberalisme
B. Sosialisme
C. Kapitalisme
D. Demokrasi
E. Nasionalisme

Jawaban: B

Pembahasan: Paham sosialisme secara fundamental menekankan pada prinsip kesetaraan, keadilan sosial, dan pemerataan kekayaan. Tujuan utamanya adalah mengurangi kesenjangan sosial, menghapus kemiskinan, dan memastikan distribusi sumber daya serta kesejahteraan yang lebih merata di masyarakat, seringkali melalui peran aktif negara dalam ekonomi.
Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Makna kepribadian bangsa adalah ....
A. Sesuatu hal yang dimiliki suatu bangsa yang menjadikannya unggul dan menonjol di dunia internasional
B. Sesuatu hal yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lainnya
C. Sesuatu hal yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain
D. Sesuatu hal yang dialami atau dimiliki oleh suatu bangsa
E. Sesuatu hal yang membuat satu bangsa dengan bangsa lainnya menjadi sama

Jawaban: B

Pembahasan: Kepribadian bangsa merujuk pada keseluruhan ciri-ciri, nilai-nilai, dan karakteristik yang khas yang melekat pada suatu bangsa dan membedakannya dari bangsa-bangsa lain. Pancasila dianggap sebagai kepribadian bangsa Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan budaya, sejarah, dan pandangan hidup khas masyarakat Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain.
Ketika masa sidang reses selama satu bulan. BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang berhasil merumuskan asas dan tujuan pembentukan negara Indonesia yang kemudian disebut dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang ditandatangani Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 22 Juni 1945. Salah satu asasnya berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya.”
Asas ini mendapat tantangan yang sangat keras dari berbagai kalangan dan menimbulkan polemik berkepanjangan. Atas saran dan pendapat 4 tokoh Islam, akhirnya asas tersebut berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Siapakah tokoh Islam yang dimaksud?
A. Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, dan Mr. Ahmad Soebardjo.
B. Kasman Singodimejo, K.H. Wachid Hasyim Teuku Muhammad Hassan, dan Ki Bagus Hadikusumo.
C. K.H. Wachid Hasyim, K.H. Mas Mansyur, Mr. Ahmad Soebardjo, dan Drs. Mohammad Hatta.
D. Drs. Mohammad Hatta, Mr. Mohammad Roem, Mr. Muhammad Yamin, dan Mohammad Natsir.
E. K.H. Muhammad Dahlan, K.H. Wachid Hasyim, K.H. Mas Mansyur, dan K.H. Abdul Wachid Hasyim.

Jawaban: B

Pembahasan: Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, muncul keberatan dari perwakilan masyarakat Indonesia Timur mengenai frasa “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Piagam Jakarta. Demi menjaga keutuhan dan persatuan bangsa yang baru merdeka, Drs. Mohammad Hatta bernegosiasi dengan beberapa tokoh Islam terkemuka. Empat tokoh Islam yang menyetujui perubahan tersebut demi persatuan adalah Kasman Singodimejo, K.H. Wachid Hasyim, Teuku Muhammad Hassan, dan Ki Bagus Hadikusumo. Perubahan ini disepakati sehari setelah proklamasi, pada 18 Agustus 1945, dan dimasukkan ke dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI.
Dalam paham filsafat Pancasila, harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri, yaitu ....
A. Sikap kesungguhan manusia dalam memperjuangkan sesuatu yang menurutnya baik dan benar
B. Sikap manusia yang bersumber pada kebutuhan hidup sehari-hari
C. Sikap kepribadian manusia yang baik, benar, dan semangat, tercermin pada mental dan batin perilaku
D. Perilaku yang senantiasa merujuk pada setiap situasi yang sedang dihadapi
E. Kebaikan yang diyakini tiap manusia dalam menjalani hidup

Jawaban: C

Pembahasan: Dalam filsafat Pancasila, terutama sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, harkat dan martabat manusia diukur dari kualitas moral dan perilakunya. Nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh faktor lahiriah seperti kekayaan atau jabatan, melainkan oleh sikap batin dan perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keadilan, dan adab. Integritas moral dan spiritual menjadi kunci penentuan martabat manusia.
Berikut pernyataan yang kurang sesuai dengan prinsip bahwa Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan suatu kesatuan yang utuh, tersusun secara sistematis dan bertingkat, yaitu ....
A. Sila pertama melandasi sila ketiga
B. Sila ketiga lebih penting daripada sila keempat
C. Sila kelima dijiwai sila pertama dan kedua
D. Sila kedua yang dilandasi sila pertama dan melandasi sila ketiga
E. Dalam memahami satu sila harus pula melihat makna sistematis semua sila

Jawaban: B

Pembahasan: Pancasila adalah satu kesatuan yang utuh dan hierarkis, di mana sila-sila saling melandasi dan dijiwai. Sila pertama melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama dan melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima, begitu seterusnya. Semua sila penting dan tidak ada sila yang lebih penting dari yang lain dalam konteks kesatuan Pancasila. Pernyataan B salah karena menganggap satu sila lebih penting dari sila lain, padahal semua sila memiliki kedudukan yang setara dalam bingkai kesatuan Pancasila.
Perbuatan baik buruk, benar salah, pantas atau tidak pantas dalam kebiasaan masyarakat tertentu bersumber pada norma ....
A. Adat
B. Hukum
C. Susila
D. Sopan santun
E. Agama

Jawaban: A

Pembahasan: Norma adat adalah aturan sosial yang bersumber dari tradisi, kebiasaan, dan kearifan lokal yang dianut secara turun-temurun oleh sekelompok masyarakat tertentu. Norma ini mengatur tata cara berperilaku, baik buruknya tindakan, serta kepantasan dalam berinteraksi sosial sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Pelanggaran norma adat biasanya dikenakan sanksi sosial atau sanksi adat yang berlaku.
Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara RI terangkum dalam ....
A. Ketetapan dan keputusan MPR/MPRS
B. Berbagai konvensi dan jurisprudensi yang berlaku
C. Pidato kenegaraan Presiden RI menjelang tanggal 17 Agustus
D. Empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945
E. TAP MPR NO. XX/MPR/1978

Jawaban: D

Pembahasan: Empat Pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan inti dari suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang melandasi seluruh pasal-pasal UUD 1945. Pokok-pokok pikiran ini mencerminkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan memberikan arahan mengenai tujuan negara, bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial yang ingin dicapai oleh Indonesia.
Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai ....
A. Setingkat dengan UUD 1945
B. Sumber dari segala sumber hukum
C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia
D. Setingkat dengan TAP MPR
E. Hukum tertinggi di Indonesia

Jawaban: B

Pembahasan: Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara atau staatsfundamentalnorm dalam tata hukum Indonesia. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedudukan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan pada ....
A. 2 Maret 1978
B. 14 Maret 1978
C. 4 Maret 1978
D. 22 Maret 1978
E. 12 Maret 1978

Jawaban: A

Pembahasan: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), yang juga dikenal sebagai Eka Prasetya Pancakarsa, ditetapkan melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 pada tanggal 2 Maret 1978. P4 berisi butir-butir pengamalan Pancasila yang disusun untuk memudahkan masyarakat memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki batas-batas berikut, kecuali
A. Mencegah berkembangnya paham dan ideologi liberal.
B. Penciptaan norma baru tidak perlu memiliki konsensus
C. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme
D. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang meresahkan masyarakat.
E. Menekankan pandangan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Jawaban: B

Pembahasan: Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memang bersifat dinamis dan mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman. Namun, keterbukaannya tetap memiliki batasan agar tidak kehilangan jati diri. Penciptaan norma baru dalam sistem hukum dan kemasyarakatan harus tetap berdasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila dan memerlukan konsensus masyarakat. Pernyataan B salah karena justru menekankan bahwa norma baru tidak perlu konsensus, padahal dalam negara demokrasi Pancasila, konsensus adalah hal penting.
Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara, hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai....
A. Pandangan hidup bangsa
B. Moral pembangunan bangsa
C. Jiwa kepribadian bangsa
D. Dasar negara

Jawaban: D

Pembahasan: Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara atau Philosophische Grondslag atau staatsfundamentalnorm berarti Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam pembentukan konstitusi, hukum, serta seluruh peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Segala aspek ketatanegaraan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban merupakan pengamalan Pancasila sila ke…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

Jawaban: D

Pembahasan: Sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak orang lain adalah contoh pengamalan sila kelima.
Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara subjektif, artinya…
A. Menjalankan nilai-nilai vital secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
B. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan UUD 1945.
C. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
D. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila.

Jawaban: C

Pembahasan: Pengamalan Pancasila secara subjektif adalah pengamalan yang dilakukan oleh setiap individu sebagai warga negara dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Ini berkaitan dengan kesadaran pribadi untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sosial, bermasyarakat, dan bernegara. Berbeda dengan pengamalan objektif yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila.
Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan perwujudan sila ke…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Jawaban: B

Pembahasan: Pernyataan ini mencerminkan nilai universalisme dan kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Sila ini mengajarkan pengakuan terhadap harkat dan martabat setiap manusia, tanpa memandang ras, suku, agama, atau asal usul. Sikap ini mendorong penghormatan terhadap bangsa-bangsa lain dan partisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia.
Warna merah dalam bendera Republik Indonesia melambangkan …
A. Darah para pejuang nasional
B. Kegagahan
C. Darah para korban yang gugur di medan perang
D. Keberanian

Jawaban: D

Pembahasan: Secara filosofis, warna merah pada bendera Sang Saka Merah Putih melambangkan keberanian. Warna merah juga dihubungkan dengan tubuh manusia, sedangkan warna putih melambangkan kesucian atau jiwa manusia. Kombinasi keduanya merepresentasikan perjuangan fisik dan spiritual bangsa Indonesia.
Apa arti tiga helai kelopak bunga teratai yang tumbuh ke atas pada lambang Purna Paskibraka Indonesia?
A. Paskibraka harus belajar, bekerja dan berbakti
B. Paskibraka harus belajar, bekerja dan membela negara
C. Paskibraka harus belajar, bekerja keras dan melindungi negara
D. Paskibraka harus belajar, bekerja keras dan disiplin

Jawaban: A

Pembahasan: Lambang Purna Paskibraka Indonesia memiliki elemen bunga teratai. Tiga helai kelopak bunga teratai yang tumbuh ke atas melambangkan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh anggota Paskibraka dan Purna Paskibraka, yaitu belajar, bekerja, dan berbakti. Prinsip ini menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan setelah bertugas sebagai pengibar bendera.
Berikut ini adalah lagu nasional Indonesia dan para penciptanya. Manakah yang tidak tepat?
A. Bagimu Negeri oleh W. R. Soepratman
B. Hymne Guru oleh Sartono
C. Bendera Merah Putih oleh Ibu Soed
D. Hari Merdeka oleh Husein Mutahar

Jawaban: A

Pembahasan: Lagu nasional “Bagimu Negeri” atau yang sering dikenal sebagai “Padamu Negeri” diciptakan oleh Kusbini. Lagu ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1942. Sementara itu, W.R. Supratman dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pilihan B, C, dan D sudah tepat penciptanya.
Tahap kedelapan dalam pengibaran bendera merah putih adalah …
A. Pemasangan pengait pada tali bendera
B. Penyerahan tali kepada pengerek oleh pembentang
C. Pembentangan bendera
D. Pengerek bendera

Jawaban: C

Pembahasan: Dalam tata upacara bendera yang umum, setelah bendera terlipat rapi dan siap diikatkan pada tali, tahap selanjutnya sebelum dinaikkan adalah pembentangan bendera oleh tim yang bertugas. Tahap ini memastikan bendera terbentang sempurna sebelum proses pengerekan ke puncak tiang. Urutan spesifik bisa bervariasi, tetapi pembentangan adalah langkah krusial sebelum menaikkan bendera.
Ciri khas bendera pusaka Indonesia adalah …
A. Warna merah yang menyala
B. Warna putih yang suci
C. Dijahit dengan tangan dalam waktu satu hari
D. Ditenun tanpa jahitan sambungan

Jawaban: C

Pembahasan: Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih yang pertama kali dikibarkan pada 17 Agustus 1945 dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Bendera tersebut dijahit dari kain katun Jepang yang dibeli dari seorang pegawai toko di Jalan Pintu Air, Jakarta, dan diselesaikan dengan tangan dalam waktu semalam menjelang proklamasi. Ciri khasnya adalah dijahit dengan tangan dan menjadi saksi sejarah proklamasi. Pilihan D tidak tepat, karena bendera pusaka dijahit, bukan ditenun tanpa sambungan.
Konsep negara hukum menekankan pada…
A. Kekuasaan absolut pemerintah
B. Kekuasaan yang berlandaskan hukum
C. Kekuasaan ekonomi
D. Kekuasaan militer

Jawaban: B

Pembahasan: Negara hukum (rechtsstaat atau rule of law) adalah konsep di mana seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat didasarkan pada hukum yang berlaku. Tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum. Semua warga negara dan pejabat pemerintah tunduk pada hukum yang dibuat secara konstitusional.
Bagaimana kontribusi norma-norma kebangsaan terhadap pembangunan masyarakat yang adil dan makmur?
A. Menciptakan ketidaksetaraan
B. Mendorong konflik sosial
C. Menanamkan nilai-nilai moral untuk keadilan sosial dan kesejahteraan
D. Memperkuat ketidakadilan

Jawaban: C

Pembahasan: Norma-norma kebangsaan, seperti yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, mengajarkan nilai-nilai seperti persatuan, keadilan sosial, kemanusiaan, dan kerakyatan. Nilai-nilai ini menjadi panduan moral bagi individu dan pemerintah dalam upaya membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Norma-norma ini mendorong perilaku yang mendukung kebaikan bersama dan mencegah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat.
Hak asasi manusia adalah…
A. Hak yang diberikan oleh pemerintah
B. Hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir
C. Hak yang dapat dicabut oleh pemerintah
D. Hak yang hanya berlaku untuk warga negara

Jawaban: B

Pembahasan: Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap diri manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut, dikurangi, atau diabaikan oleh siapapun, termasuk negara. HAM diakui secara internasional dan dilindungi oleh hukum nasional di banyak negara, termasuk Indonesia (diatur dalam UUD 1945 dan UU terkait).
Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Bagaimana sikap yang sebaiknya diambil untuk membangun persatuan?
A. Mempertahankan kebudayaan masing-masing suku secara eksklusif
B. Mengutamakan suku tertentu sebagai suku yang paling unggul
C. Menghargai dan merayakan keberagaman suku bangsa
D. Memisahkan diri dari suku lain

Jawaban: C

Pembahasan: Keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa adalah kekayaan bangsa Indonesia, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjaga persatuan, sikap yang paling tepat adalah menghargai perbedaan tersebut, merayakan keberagaman sebagai kekuatan, dan menjunjung tinggi toleransi serta kerja sama antarwarga negara dari berbagai latar belakang. Mengutamakan suku tertentu atau bersikap eksklusif justru akan merusak persatuan.
Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi diatur dalam…
A. UU No. 20 Tahun 1971 jo UU No. 22 Tahun 1999
B. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
C. UU No. 3 Tahun 1971 jo UU No. 2 Tahun 2000
D. UU No. 4 Tahun 1967 jo UU No. 1 Tahun 2001

Jawaban: B

Pembahasan: Undang-Undang yang menjadi dasar hukum utama pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi, rujukan yang tepat adalah UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus mampu…
A. Menjadikan rakyat sebagai subjek politik bukan objek politik
B. Menjadi sumber dari segala sumber hukum
C. Pengontrol atas kekuasaan yang absolut
D. Pedoman hidup berkebangsaan

Jawaban: A

Pembahasan: Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik berarti bahwa arah dan tujuan pembangunan politik di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks politik, ini menekankan pentingnya demokrasi yang berorientasi pada rakyat, di mana rakyat bukan hanya sebagai penerima kebijakan (objek), melainkan aktif terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik (subjek). Ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam sila keempat.
Pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada standar nilai Pancasila adalah maksud dari…
A. Pancasila sebagai ideologi terbuka
B. Pancasila sebagai nilai instrumental
C. Pancasila sebagai dasar negara
D. Pancasila sebagai paradigma pembangunan

Jawaban: D

Pembahasan: Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti bahwa nilai-nilai luhur Pancasila menjadi kerangka pikir, orientasi, dan dasar nilai dalam setiap aspek pembangunan nasional, baik pembangunan ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun hukum. Pembangunan harus sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila demi tercapainya cita-cita bangsa.
Orang yang mengusulkan pertama kali agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan bangsa adalah…
A. Ir Soekarno
B. Moh Hatta
C. Moh Yamin
D. H.O.S. Tjokroaminoto

Jawaban: C

Pembahasan: Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” berasal dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular dari masa Kerajaan Majapahit. Namun, yang mengusulkan agar frasa ini dijadikan semboyan negara Indonesia modern pada saat sidang BPUPKI adalah Mohammad Yamin. Usulan ini kemudian diterima dan ditetapkan sebagai semboyan yang tertera pada lambang negara Garuda Pancasila.
Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia berpedoman pada pembukaan UUD 1945, yaitu ....
A. Indonesia berusaha membantu perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih terjatuh
B. Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional berpedoman piagam PBB
C. Memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk perdamaian yang kekal
D. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian yang kekal
E. Bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri

Jawaban: D

Pembahasan: Alenia keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan salah satu tujuan negara Republik Indonesia, yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Frasa ini menjadi pedoman utama bagi politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif, yaitu bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap isu-isu internasional, serta aktif berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia dan keadilan sosial.
Prinsip-prinsip demokrasi penting untuk kita ketahui agar kehidupan demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Di bawah ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip demokrasi secara universal adalah ....
A. Persamaan dan kegotongroyongan
B. Pemerintah berdasarkan konstitusi
C. Pemilihan umum yang demokratis
D. Peran kelompok-kelompok kepentingan
E. Melindungi hak asasi manusia

Jawaban: A

Pembahasan: Prinsip-prinsip demokrasi universal yang umum diakui meliputi, antara lain: pemerintahan berdasarkan hukum dan konstitusi, penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya kebebasan berpendapat dan berserikat, serta adanya mekanisme partisipasi publik dan peran kelompok kepentingan. “Persamaan dan kegotongroyongan” lebih merupakan nilai-nilai sosial dan budaya khas Indonesia yang sejalan dengan Pancasila, tetapi bukan merupakan prinsip universal yang mutlak ada dalam setiap definisi demokrasi di seluruh dunia.
Tugas yang dikerjakan pemerintah di bawah ini yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 adalah ....
A. Mendirikan gedung sekolah, membangun jalan, memperbaiki jembatan
B. Mendirikan koperasi unit desa dengan segala aspek pembinaannya
C. Mengolah sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat
D. Mengusahakan dengan cepat listrik masuk desa
E. Membangun perumahan sangat sederhana bagi masyarakat kelas bawah

Jawaban: C

Pembahasan: Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Meskipun singkat, pasal ini menjadi landasan bagi negara untuk mengatur perekonomian demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (2) dan (3) lebih spesifik menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pilihan C, “Mengolah sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat,” paling sesuai dengan semangat dan isi Pasal 33 UUD 1945, terutama ayat (3), yang menekankan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Pilihan lain lebih merupakan implementasi dari tugas negara secara umum dalam pembangunan, tetapi tidak secara spesifik merefleksikan amanat Pasal 33 ayat (1), (2), atau (3) yang fundamental mengenai pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Nah, itu dia guys kisi-kisi sama contoh soal TWK RBB 2025 yang udah lengkap sama jawaban dan pembahasannya. Semoga ini bisa bantu kalian buat makin siap ngadepin tesnya nanti ya! Selamat berlatih dan semangat meraih impian lolos RBB 2025! Jangan lupa share artikel ini ke teman-teman seperjuanganmu dan diskusiin di kolom komentar ya!

Posting Komentar