Demo Memanas: 17+8 Itu Apa Sih? DPR Akhirnya Buka Suara!

Table of Contents

Gelombang demo mahasiswa terus bergulir, menuntut DPR dan pemerintah untuk segera merespons tuntutan publik yang dikenal sebagai ‘17+8’. Para mahasiswa dengan tegas menyatakan akan terus berunjuk rasa sampai semua tuntutan itu benar-benar dipenuhi. Di sisi lain, DPR mengklaim sudah mulai menindaklanjuti sebagian dari desakan tersebut.

Pada Jumat (05/09) sore, pimpinan DPR angkat bicara dalam sebuah jumpa pers. Mereka mengumumkan beberapa langkah, termasuk tidak lagi membayarkan gaji dan tunjangan bagi anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politiknya. Hal ini menjadi salah satu respons awal terhadap kemarahan publik yang memuncak.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa proses penonaktifan ini akan dilanjutkan dengan “proses dari masing-masing mahkamah partai”. Langkah ini diharapkan bisa menjadi titik awal perbaikan di parlemen. Publik tentu berharap bukan hanya janji, tapi ada tindakan konkret yang nyata dan bisa dirasakan dampaknya.

Selain itu, DPR juga mengklaim sudah menghentikan tunjangan perumahan bagi para anggotanya. Kebijakan ini disebut-sebut sudah berlaku sejak 31 Agustus 2025 lalu. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri per 1 September 2025 juga diberlakukan, kecuali untuk undangan kenegaraan yang sifatnya mendesak.

Lebih lanjut, DPR berjanji akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota setelah melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini mencakup biaya langganan listrik, jasa, komunikasi, hingga transportasi. Sufmi Dasco juga berkomitmen untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Tentunya, janji-janji ini akan terus diawasi ketat oleh masyarakat.

Berapa Sih Take Home Pay Anggota DPR Setelah Dipangkas?¶

Setelah berbagai desakan, DPR akhirnya memutuskan untuk memangkas tunjangan dan fasilitas para anggotanya. Ini tentu menjadi kabar yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membeberkan rincian take home pay (THP) anggota DPR setelah pemangkasan tersebut.

Berikut adalah rincian THP anggota DPR yang diterima BBC News Indonesia:

1. Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan (Melekat)
* Gaji Pokok: Rp 4.200.000
* Tunjangan suami/istri pejabat negara: Rp 420.000
* Tunjangan anak pejabat negara: Rp 168.000
* Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000
* Tunjangan beras pejabat negara: Rp 289.680
* Uang sidang/paket: Rp 2.000.000
* Total gaji dan tunjangan (melekat): Rp 16.777.680

Bagian ini adalah komponen dasar pendapatan yang otomatis diterima setiap bulan. Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan beras menunjukkan dukungan finansial dasar bagi para wakil rakyat. Uang sidang/paket juga melekat sebagai kompensasi atas partisipasi dalam rapat dan kegiatan legislasi.

2. Tunjangan Konstitusional
* Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp 20.033.000
* Tunjangan kehormatan anggota DPR RI: Rp 7.187.000
* Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksanaan konstitusional dewan: Rp 4.830.000
* Honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan:
* Fungsi legislasi: Rp 8.461.000
* Fungsi pengawasan: Rp 8.461.000
* Fungsi anggaran: Rp 8.461.000
* Total tunjangan konstitusional: Rp 57.433.000

Tunjangan konstitusional ini dirancang untuk mendukung berbagai fungsi utama DPR, mulai dari berkomunikasi dengan konstituen hingga menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Komponen-komponen ini sering menjadi sorotan publik karena besarnya jumlah dan pertanyaan seputar akuntabilitas penggunaannya. Angka-angka ini mencerminkan betapa besar alokasi dana untuk mendukung kinerja wakil rakyat.

Rekapitulasi Total
* Total bruto: Rp 74.210.680
* Pajak PPH 15% (total tunjangan konstitusional): Rp 8.614.950
* Take Home Pay Bersih: Rp 65.595.730

Angka take home pay sebesar Rp 65 jutaan ini adalah jumlah bersih yang diterima anggota DPR setiap bulannya setelah dipotong pajak. Meskipun sudah dipangkas, angka ini tetap terbilang besar bagi sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, tuntutan untuk transparansi dan efisiensi anggaran DPR terus menjadi fokus utama dalam gerakan 17+8 ini.

Tanggapan Penggagas Tuntutan 17+8: “Bare Minimum!”¶

Bagaimana tanggapan para penggagas gerakan 17+8 terhadap respons DPR ini? Andhyta Firselly Utami, salah satu inisiator gerakan, menilai bahwa respons DPR ini masih jauh dari kata lengkap. Ia menyoroti DPR yang belum membahas secara spesifik soal dana reses dan aspirasi. Padahal, dana ini sering dipertanyakan publik mengenai penggunaannya.

“Apakah benar-benar dananya digunakan untuk berkomunikasi dengan rakyat atau tidak?” kata Andhyta, menyuarakan keraguan publik. Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk wakil rakyat benar-benar sampai dan bermanfaat bagi masyarakat. Transparansi dalam penggunaan dana-dana ini menjadi kunci utama.

Andhyta juga menekankan pentingnya semua tunjangan yang diterima anggota DPR berorientasi pada kinerja. “Jadi, kita juga bisa mengukur performa DPR,” ujarnya kepada wartawan BBC News Indonesia, Silvano Hajid, pada Jumat (05/09) malam. Dengan indikator kinerja yang jelas, masyarakat bisa menilai sejauh mana wakilnya bekerja efektif. Ini adalah langkah maju untuk akuntabilitas.

Bagi para penggagas 17+8, respons DPR yang ada saat ini hanyalah “bare minimum” atau batas minimum yang diharapkan masyarakat. Artinya, langkah-langkah yang diambil DPR memang perlu, tapi belum cukup. “Kami merasa tetap perlu ada sedikit saja perasaan bahwa apa yang kami lakukan itu ada kemajuannya, kamu mengakui bahwa DPR melakukan checklist yang mendasar,” jelas Andhyta.

Ia juga mengingatkan bahwa masih ada 14 poin tuntutan lain yang menyasar berbagai instansi pemerintah, dan poin-poin tersebut belum dipenuhi sampai tenggat waktu 5 September 2025. Gerakan 17+8 yang masif di media sosial ini, menurut Andhyta, berhasil menumbuhkan optimisme. “Ternyata rakyat bisa masuk, dan memainkan peran oposisi,” tandasnya. Ini menunjukkan kekuatan suara publik yang tidak bisa diabaikan.

‘Kami akan Tetap Demo Sampai Tuntutan Dipenuhi!’¶

Sebelum pimpinan DPR menggelar jumpa pers, ratusan mahasiswa sudah lebih dulu menyuarakan tuntutan 17+8 dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR pada Jumat (05/09) siang. Mereka datang dari berbagai kampus, membawa aspirasi dan kemarahan publik. Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Bandung, menjadi salah satu kelompok yang paling lantang.

Mereka menyatakan akan tetap menggelar aksi sampai tuntutan itu terealisasi sepenuhnya. “Kami ingin mencari keadilan, bukan permasalahan,” kata Siti Aisyah, seorang mahasiswa, kepada wartawan BBC News Indonesia, Faisal Irfani. Pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan mundur hingga ada perubahan yang signifikan.

Sebelumnya, sebagian pejabat pemerintah dan politikus DPR memang sudah mengumbar janji untuk menindaklanjuti tuntutan ini. Namun, masyarakat menuntut lebih dari sekadar janji; mereka menginginkan bukti konkret. Tuntutan rakyat 17+8 sendiri disuarakan oleh para influencer dan pegiat media sosial sejak pekan lalu, menyebar dengan cepat dan menjadi viral.

Gerakan ini beriringan dengan tuntutan mahasiswa, aktivis, dan masyarakat luas yang prihatin. Pemicunya beragam, mulai dari kasus pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob, hingga pemberitaan tentang tunjangan gaji anggota DPR yang fantastis, mencapai lebih dari Rp100 juta sebelum dipangkas. Kemarahan ini meledak dalam aksi unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia.

Di tengah situasi panas inilah, tuntutan rakyat 17+8 lahir dan menjadi simbol perlawanan. Pada Kamis (04/09), sejumlah pegiat media sosial dan influencer bahkan menyerahkan langsung tuntutan tersebut kepada perwakilan DPR di Jakarta. Mereka menegaskan bahwa rakyat tidak lagi percaya pada janji, tapi butuh bukti nyata.

Demo ‘Piknik’ Ala Mahasiswa Unpad Bandung¶

Di tengah maraknya aksi unjuk rasa yang tegang, mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung menciptakan gaya demo yang unik: ‘piknik’. Lebih dari 100 mahasiswa Unpad menggelar demonstrasi dengan konsep ini di depan gedung DPR pada Jumat (05/09). Mereka ingin menunjukkan bahwa protes bisa dilakukan secara damai, kreatif, dan tetap efektif.

Rombongan mahasiswa tiba sekitar pukul 14.00 WIB, berjalan kaki dari arah Senayan, Jakarta. Sesampainya di depan DPR, mereka membentuk lingkaran di area depan dan melepas jaket almamater mereka. Pemandangan ini cukup menarik, karena para mahasiswa mengenakan baju berwarna-warni, dari biru tua, hijau, sampai merah muda, kontras dengan suasana demo yang biasanya identik dengan warna gelap dan ketegangan.

Tidak lama setelah itu, kegiatan ‘piknik’ dimulai. Mereka menggelar lapak buku, memainkan permainan lokal, membaca puisi, bahkan bernyanyi bersama. “Ini bukan gaya baru. Demo dengan piknik adalah supaya masyarakat juga bisa menikmati protes dengan cara damai,” jelas Regina Alya, salah satu peserta demo, kepada Faisal Irfani. Konsep ini berhasil menarik perhatian dan mengurangi kesan menakutkan dari sebuah unjuk rasa.

Meskipun berbalut ‘piknik’ dan suasana yang lebih santai, esensi tuntutan mereka tidak berubah. Mahasiswa tetap mendesak pemerintah dan DPR untuk menindaklanjuti tuntutan publik yang tertuang dalam ‘17+8’. Batas akhir pemenuhan tuntutan itu adalah hari itu juga, menunjukkan keseriusan mereka.

“Kami tetap ingin pemerintah dan DPR mendengarkan aspirasi publik, walaupun demonya ‘piknik’ seperti ini,” tukas Siti Aisyah. Menurut Siti, tuntutan masyarakat sangat jelas: menginginkan terciptanya pemerintahan yang ‘bersih’ dan melayani kepentingan umum. Mereka mengancam akan meneruskan aksi turun ke jalan jika pemerintah dan DPR tidak memenuhi desakan ini. “Kami ingin mencari keadilan, bukan permasalahan,” pungkasnya, menegaskan kembali tujuan utama mereka.

‘Kami Belum Puas dengan Janji, Kami Butuh Bukti Konkret’¶

Pada Kamis (04/09), suara rakyat semakin nyaring disuarakan. Sejumlah pegiat media sosial dan influencer menyerahkan langsung tuntutan rakyat ‘17+8’ ke perwakilan DPR di Jakarta. Mereka menuntut bukti konkret, bukan sekadar janji manis atau rencana yang tidak jelas. Ini adalah puncak dari kekecewaan publik terhadap kinerja wakil rakyat.

Di hadapan wartawan di pintu gerbang belakang DPR, mereka juga mendesak DPR dan pemerintah untuk memberikan update kemajuan secara transparan. “Kami mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata ‘akan’… kami ingin bukti konkret,” kata Andhyta F. Utami, pegiat media sosial dan salah seorang perwakilan aksi.

Andhyta menegaskan, “Kami ingin progres yang nyata.” Dia juga menekankan bahwa tuntutan mereka bisa terus berkembang jika tidak ada respons yang memuaskan. Ini menunjukkan bahwa gerakan ini dinamis dan akan terus beradaptasi sesuai dengan perkembangan situasi. Abigail Limuria, rekan Andhyta, menambahkan bahwa mereka telah melayangkan tuntutan ini kepada 580 anggota DPR melalui email. “Tolong bapak-ibu dikerjakan tuntutan-tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan diupdate dengan terbuka dan jelas. Kami juga butuh transparansi,” tegas Abigail.

Andovi da Lopez, influencer lainnya, mengingatkan bahwa masih banyak tuntutan yang belum dipenuhi atau bahkan belum dimulai prosesnya. Ia mencontohkan kasus kekerasan aparat polisi terhadap warga sipil yang masih marak. Andovi juga menyoroti transparansi anggaran DPR yang disebutnya baru berupa janji. “Tapi yang disuarakan adalah penyembuhan simptom, bukan akarnya. Kalau cuma suruh berhenti flexing, hanya disuruh bersimpati di dunia online, itu tidak menyembuhkan akar masalah, yaitu transparansi anggaran,” katanya.

Andovi mendesak pimpinan DPR, pemerintah, polisi, TNI, dan presiden agar bertindak cepat. Ia mencontohkan bagaimana para pihak terkait bisa bertindak sangat cepat saat ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang RUU Pilkada. “Bisa saja kok dikerjakan dalam satu malam saja. Jadi kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa kok jikalau ada niatnya,” ujarnya, menyindir ketidakseriusan. Fathia Izzati juga mengingatkan tentang tenggat waktu 5 September 2025 untuk 17 tuntutan. “Kami menaruh tanggal 5 September sebagai alat ukur yang jelas untuk menilai keseriusan pemerintah terhadap tuntutan kami,” kata Fathia. “Kalau sudah lewat jangka waktunya, rakyat bisa menilai sendiri dan menentukan langkah selanjutnya,” tambahnya.

Usai memberikan keterangan, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, muncul. Mereka menerima tuntutan tersebut. “Dokumen ini kami terima dan kami serahkan ke pimpinan DPR, jadi lebih cepat prosesnya,” kata Andre Rosiade. Tuntutan rakyat 17+8 yang awalnya disuarakan oleh influencer dan pegiat media sosial ini kini telah menjadi viral dan mendapat tanggapan dari pemerintah serta pimpinan DPR. Suara-suara ini juga dimunculkan dalam unjuk rasa oleh para aktivis perempuan dan kelompok buruh, menunjukkan bahwa ini adalah gerakan lintas sektor.

Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat?¶

Istilah “17+8 Tuntutan Rakyat” kini semakin dikenal luas. Ini adalah desakan terbuka yang diinisiasi oleh sejumlah pemengaruh (influencer) dan pegiat media sosial terkemuka. Sebut saja nama-nama seperti Jerome Polin, Chandra Liow, Andovi Da Lopez, Abigail Limuria, dan Andhyta F. Utami, yang bersatu menyuarakan aspirasi publik. Penamaan 17+8 ini bukan tanpa alasan. Angka “17” merujuk pada 17 tuntutan jangka pendek yang diberikan tenggat waktu hingga Jumat (5/9). Sementara itu, angka “8” mewakili 8 desakan jangka panjang yang memiliki deadline lebih lama, yakni 31 Agustus 2026. Ini menunjukkan bahwa gerakan ini memiliki visi yang komprehensif, tidak hanya fokus pada masalah mendesak tetapi juga reformasi struktural jangka panjang.

Andhyta F. Utami, salah seorang inisiator, menjelaskan bahwa tuntutan yang termaktub dalam 17+8 ini merupakan rangkuman dari berbagai permintaan dan desakan masyarakat yang selama ini tersebar di ruang publik. Selama ini, aspirasi rakyat seringkali terfragmentasi dan sulit ditagih. Dengan merangkumnya menjadi satu paket tuntutan yang sistematis, diharapkan aspirasi ini bisa lebih mudah disuarakan dan ditagih pertanggungjawabannya kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuannya adalah menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dari para pembuat kebijakan.

Apa Saja 17 Tuntutan Jangka Pendek?¶

Sebanyak 17 tuntutan jangka pendek ini menyasar banyak pihak, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, DPR, ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, hingga menteri sektor ekonomi. Tenggat waktunya sangat dekat, yaitu Jumat (5/9), menunjukkan urgensi dari isu-isu yang diangkat. Masyarakat berharap ada tindakan cepat dan nyata dari semua pihak terkait.

Berikut adalah rincian 17 tuntutan jangka pendek, lengkap dengan penjelasan singkatnya:

Tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
   • Tuntutan ini muncul karena kekhawatiran akan militerisasi pengamanan sipil yang seharusnya menjadi tugas polisi. Ini juga bertujuan melindungi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat tanpa takut dikriminalisasi.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
   • Desakan ini untuk memastikan keadilan bagi korban kekerasan aparat dan mencegah impunitas. Tim independen diperlukan agar investigasi berlangsung objektif dan hasilnya dapat dipercaya publik.

Tuntutan untuk DPR:

3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
   • Tuntutan ini dilatarbelakangi oleh kemarahan publik terhadap rencana kenaikan fasilitas di tengah krisis ekonomi dan kinerja DPR yang seringkali dikritik. Pembekuan ini diharapkan menjadi simbol empati wakil rakyat.
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
   • Transparansi adalah kunci. Masyarakat ingin tahu detail penggunaan uang pajak mereka, terutama untuk gaji dan fasilitas DPR yang seringkali terkesan mewah. Ini akan membantu memulihkan kepercayaan publik.
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
   • DPR harus memiliki mekanisme internal yang kuat untuk menindak anggotanya yang melanggar etik atau terlibat korupsi. Melibatkan KPK menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi di parlemen.

Tuntutan untuk Ketua Umum Partai Politik:

6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
   • Partai politik memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan mengawasi kadernya. Tuntutan ini mendesak partai untuk bertindak tegas terhadap anggota yang merusak citra dan kepercayaan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
   • Masyarakat ingin mendengar langsung komitmen partai politik untuk benar-benar membela kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan kelompok atau pribadi. Pernyataan ini penting untuk membangun kembali jembatan kepercayaan.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
   • Dialog terbuka adalah cara untuk menjalin komunikasi yang lebih baik. Melibatkan kader partai dalam diskusi dengan mahasiswa dan masyarakat sipil dapat mengurangi kesalahpahaman dan mencari solusi bersama.

Tuntutan untuk Polisi:

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
   • Hak untuk berdemonstrasi adalah hak konstitusional. Tuntutan ini mendesak agar mereka yang hanya menyuarakan pendapat tidak dikriminalisasi dan segera dibebaskan, kecuali terbukti melakukan tindak pidana serius.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
    • Kekerasan aparat dalam demo seringkali memicu kemarahan publik. Polisi harus bertindak profesional dan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang mengedepankan keamanan dan HAM demonstran.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
    • Akuntabilitas adalah mutlak. Mereka yang melanggar hukum, baik di lapangan maupun yang memberi perintah, harus diadili secara adil dan transparan. Ini untuk memastikan tidak ada impunitas di institusi kepolisian.

Tuntutan untuk TNI:

12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
    • Tuntutan ini menegaskan kembali doktrin bahwa TNI adalah alat pertahanan negara, bukan keamanan dalam negeri. Pengamanan sipil adalah ranah kepolisian, dan keterlibatan TNI harus dihindari untuk menjaga profesionalisme.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
    • Disiplin internal yang kuat diperlukan agar tidak ada anggota TNI yang bertindak di luar kewenangan mereka. Ini penting untuk mencegah tumpang tindih fungsi dan menjaga batasan antara militer dan polisi.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
    • Dalam situasi krisis demokrasi, peran TNI harus sangat terbatas pada pertahanan negara. Komitmen ini untuk menjamin bahwa militer tidak akan menjadi alat politik atau mengintervensi urusan sipil.

Tuntutan untuk Menteri Sektor Ekonomi:

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
    • Upah layak adalah hak fundamental. Tuntutan ini mendesak pemerintah untuk serius memastikan bahwa semua pekerja, dari berbagai sektor, mendapatkan penghasilan yang adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
    • Di tengah ketidakpastian ekonomi, ancaman PHK massal selalu ada. Pemerintah diminta mengambil kebijakan darurat untuk melindungi pekerja, terutama buruh kontrak yang seringkali rentan.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
    • Dialog adalah jalan terbaik untuk mencari solusi. Melibatkan serikat buruh dalam perumusan kebijakan upah minimum dan isu outsourcing akan menghasilkan keputusan yang lebih adil dan diterima semua pihak.

Dalam poin-poin tuntutan yang disuarakan, kelompok 17+8 Tuntutan Rakyat juga menyertakan catatan mengenai tindak lanjut desakan tersebut. Beberapa tuntutan dilabeli sudah “proses”, sementara desakan lain ditandai “belum proses”. Ini adalah upaya untuk melacak dan menagih komitmen pemerintah secara sistematis.

Apa Saja 8 Tuntutan Jangka Panjang?¶

Selain tuntutan jangka pendek yang sifatnya mendesak, gerakan 17+8 juga memiliki visi jangka panjang untuk reformasi fundamental di Indonesia. Ada 8 tuntutan jangka panjang yang diharapkan bisa terealisasi dalam waktu yang lebih panjang, dengan deadline hingga 31 Agustus 2026. Tuntutan ini menyasar perubahan struktural yang lebih dalam dan berkelanjutan.

Berikut ke-8 tuntutan jangka panjang tersebut:

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

   • Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini. Ini bertujuan untuk transparansi pendanaan partai yang selama ini sering menjadi pertanyaan publik.
   • DPR juga harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya. Peran oposisi yang kuat sangat penting untuk check and balance dalam pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

2. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

   • Tinjau kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah. Ini penting untuk memastikan pemerataan pembangunan dan keadilan fiskal antarwilayah.
   • Batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat, dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil dan progresif, sehingga beban pajak tidak hanya ditanggung oleh masyarakat kecil.

3. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

   • DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini. Ini adalah langkah krusial untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi dan memiskinkan koruptor.
   • Langkah ini harus diiringi dengan penguatan independensi KPK dan revisi UU Tipikor agar lebih efektif dalam menindak pelaku korupsi.

4. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

   • DPR harus merevisi UU Kepolisian untuk menciptakan institusi yang lebih profesional dan melayani masyarakat.
   • Desentralisasi fungsi polisi (ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas) dalam 12 bulan sebagai langkah awal. Ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan polisi kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas.

5. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

   • Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini. Militerisasi proyek sipil menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan wewenang dan inefisiensi.
   • DPR juga harus mulai merevisi UU TNI untuk memastikan peran militer kembali sesuai koridor pertahanan negara dan tidak mencampuri urusan sipil.

6. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

   • DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya, khususnya terhadap kebebasan berekspresi. Komnas HAM harus menjadi garda terdepan perlindungan hak asasi.
   • Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas agar lembaga pengawas ini dapat bekerja secara efektif dan independen dalam mengawasi kinerja lembaga publik.

7. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

   • Tinjau serius kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan prioritas ekonomi lainnya dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Pembangunan tidak boleh mengorbankan rakyat dan kelestarian alam.
   • Evaluasi UU Ciptakerja yang dianggap memberatkan rakyat, khususnya buruh.
   • Evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset negara.

Serupa dengan 17 tuntutan jangka pendek, para influencer dan pegiat media sosial juga memberikan catatan mereka soal perkembangan tuntutan jangka panjang. Per Kamis sore (4/9), mereka menilai sejumlah poin tuntutan belum diproses, seperti desakan nomor 2 (yang tidak tercantum dalam daftar aslinya, kemungkinan merujuk pada poin penting lainnya yang tidak terlabel), 5, 6, 7, dan 8. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan untuk mencapai reformasi yang diinginkan masih panjang dan membutuhkan pengawasan ketat dari publik.

Apa Tanggapan Terbaru Pemerintah?¶

Setelah berbagai desakan dari masyarakat, pemerintah akhirnya angkat bicara menanggapi tuntutan 17+8. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa pemerintah merespons positif tuntutan rakyat tersebut. Ini adalah isyarat awal yang diharapkan dapat meredakan ketegangan.

“Sebagai tuntutan rakyat, pemerintah yang mendapat amanat rakyat tentu akan merespons positif apa yang menjadi tuntutan dan keinginan rakyatnya. Mustahil pemerintah mengabaikan tuntutan itu,” kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (04/09). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui legitimasi suara rakyat.

Mengenai tuntutan penegakan hukum dan HAM, Yusril berjanji pihaknya akan menegakkan dan menjalankan hukum dengan adil, transparan, dan menjunjung tinggi HAM. Presiden Prabowo Subianto, lanjut Yusril, juga meminta aparat untuk mengambil langkah hukum yang tegas berlaku bagi siapa saja yang melanggar hukum. Ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Yusril juga menjamin bahwa masyarakat yang berunjuk rasa tidak akan diganggu oleh siapa pun, sebab aksi demonstrasi adalah hak rakyat. Namun, ia menekankan bahwa yang akan ditindak tegas adalah mereka yang melanggar hukum, seperti melakukan pembakaran, perusakan, penjarahan, atau menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan. Yusril juga menambahkan bahwa mereka yang disangka melakukan pelanggaran hukum, hak-hak asasinya tetap akan dilindungi.

Secara terpisah, penasihat khusus presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto, juga memberikan tanggapan. Ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah mendengar semua tuntutan para pedemo. Namun, Wiranto mengingatkan bahwa tidak semua tuntutan bisa dipenuhi dalam sekejap mata.

“Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat ya tentu selalu didengar oleh Presiden ya dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu kemudian memenuhi apa yang diminta, tentunya tidak serentak ya semua dipenuhi, kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya,” kata Wiranto di kompleks Istana, Jakarta, Kamis (04/09). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah akan memproses tuntutan secara bertahap, namun tentu saja masyarakat berharap ada prioritas yang jelas dan tindakan nyata.

---

Video Terkait: Gerakan 17+8 dan Kekuatan Rakyat Mengawasi Pemerintah¶

Gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” ini menunjukkan betapa kuatnya suara masyarakat ketika bersatu. Dari media sosial hingga turun ke jalan, rakyat kini semakin aktif mengawal jalannya pemerintahan. Inilah salah satu bentuk demokrasi yang hidup, di mana rakyat tidak segan untuk menagih janji dan menuntut perubahan.

Tonton video ini untuk memahami lebih dalam dampak gerakan semacam 17+8 terhadap dinamika politik dan partisipasi publik:

(Disclaimer: Video di atas adalah contoh visualisasi dan tidak merujuk pada video YouTube asli dari artikel sumber.)

---

Bagaimana pendapat kamu tentang tuntutan 17+8 ini dan respons dari DPR serta pemerintah? Apakah kamu merasa langkah-langkah yang diambil sudah cukup atau masih banyak yang perlu diperbaiki? Yuk, bagikan pandanganmu di kolom komentar di bawah! Suaramu penting untuk perubahan!